aturan tentang mutasi pns. Kesanggupan memenuhi komitmen tersebut ditandatangani peserta seleksi saat dinyatakan lulus seleksi akhir oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK Instansi. aturan tentang mutasi pns

Tipe Dokumen. Keputusan Kepala BKN. Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada. PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 membahas tentang perencanaan kinerja, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan penghargaan atau sanksi bagi ASN, sedangkan PermenPAN-RB Nomor 8 Tahun 2021 membahas tentang pengelolaan kepegawaian secara umum, termasuk perekrutan, pengangkatan, mutasi, promosi, dan. Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi. 84 Tahun 2013 tentang Pengagkatan Dosen. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Daerah (BKN) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, definisi mutasi merupakan pemindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat. Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Lowongan Formasi CPNS Dosen dan PPPK Nakes Unpad, Kampus Terbaik. Secara. DASAR HUKUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:. 10. Kalau saya list, pertanyaan pokok yang didiskusikan sebagian besar memiliki tema yang mirip. 17/2020 tentang Perubahan atas PP No. Aturan ini dibuat agar PNS tidak mudah mengajukan perpindahan, terlebih mereka yang ditempatkan di pelosok atau darah terdepan terkadang meminta pindah. Kalau bolos, bisa terancam dipecat. Namun aturan secara garis besar. Dalam Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Perka BKN No 5 Tahun 2019 ditegaskan agar Instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya, dengan memperhatikan aspek sebagai berikut: sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil adalah dokumen resmi yang mengatur tentang jenis, bentuk, isi, dan tata cara penyusunan naskah kepegawaian PNS. Persyaratan pindah homebase dosen Yayasan (juknis pdpt) 5. Padahal yang memberikan izin adalah pemerintah atau lembaga berwenang itu sendiri. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 188 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta untuk menjamin keselarasan potensi Pegawai Negeri Sipil dengan. Selain rincian gaji yang harus di atur oleh peraturan pemerintah, pada pasal 79 juga menyebutkan bahwa pembayaran gaji dibebankan pada anggaran belanja dan pendapatan negara bagi PNS. , diperlukan pengaturan mengenai tata cara mutasi antardaerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Selain mengatur tentang Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Bagi PNS, PP tersebut juga mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan. Namun, dalam pelaksanaannya diperlukan instrumen teknis sebagai pedoman. 5 Tahun 2019, Permendagri No. Pertama, merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”), mutasi tidak didefenisikan secara tegas pada bagian ketentuan umum. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil. 6. Data dokumen UU No 6 Th. 01/SD/D/2021 Tentang Layanan Pencantuman Gelar/. Mutasi PNS dalam JA dan JF diprioritaskan bagi PNS yang masuk dalam Kelompok Rencana Suksesi. mutasi PNS antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan ada tiga syarat yang membolehkan kepala daerah melakukan mutasi aparatur sipil negara (ASN). . "PNS yang bersangkutan mengikuti tes panitia seleksi. Beberapa ketentuan pasal yang sebelumnya tidak diatur dalam PP 11. 59. Pasal 11 Berkas PNS yang dinyatakan tidak lulus seleksi mutasi PNS dari Instansi Pusat/Daerah ke Kementerian Pertanian menjadi arsip Kementerian Pertanian. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO. Pertama, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Alih Jabatan / Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen. 1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 PP Nomor 94/2021 tentang Disiplin PNS, BKN telah menetapkan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 94/2021 tentang Disiplin PNS. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956. 5/2014 dan PP No. ASN Dilarang Like, Share dan Comment soal Capres, Pengamat: Aturan. 2021. 4 l. Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, dalam 1 (satu) Instansi Daerah, antar- Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke. 01. 7AMBON - Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada 4 April 2019, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana telah menandatangani Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara. Dengan catatan, pegawai memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 10 Tahun 2019 ditegaskan bahwa guru PNS dapat ditugaskan pada sekolah swasta atau sekolah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat. WALI KOTA BANJARBARU, Menimbang : a. Aturan cuti PNS terbaru yang dikeluarkan oleh BKN tertuang dalam Peraturan BKN No. Catatan: Bagi anda yang ingin berbagi pengalaman tentang mutasi PNS, silakan tulis di kolom komentar, ya! Mari sama-sama saling berbagi info. EVALUASI KEBIJAKAN PROMOSI DAN MUTASI PNS DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN PERIODE 2010-2015 Muhammad As’ad Muttaqiin 20120520004 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email: muttaqiin7@gmail. TENTANG . Pada prinsipnya syarat untuk mutasi dan promosi salah satunya. 1/2021 ini, yang berisikan tentang Moratorium Mutasi PNS masuk ke lingkungan Pemerintahan PRovinsi Jambi ditandatangani langsung oleh Gubernur Jambi, Al Haris dan diterbitkan pada 30 November 2021. 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi? Unduh file PDF yang berisi peraturan lengkap dan penjelasannya dari situs resmi BKN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :. wajar, yaitu. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan sistem kerja terbaru bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS. “Dengan tetap menerapkan sistem merit, tahapan seleksi. Peraturan BKN RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pasal 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Ketenagakerjaan. Ia mengatakan, dorongan membuat aturan baru ini karena Pemerintah Daerah ( Pemda) belum mengangkat guru PPPK padahal gaji para guru ini sudah ditransfer dari Pemerintah Pusat. Aturan ini dibuat dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang. Sejauh penelusuran kami, sejak dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil oleh PP 11/2017, tidak terdapat ketentuan yang mensyaratkan waktu pengabdian tertentu bagi PNS agar memperoleh promosi. Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Daerah. Peraturan Pemerintah tentang Wewenang Mutasi PNS dari luar provinsi ke dalam kabupaten/Kota di Jawa Tengah Judul SOP Mutasi PNS dari Provinsi /Departemen/Instansi Lain ke Kabupaten Kota di Jawa Tengah Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana Memahami Prosedur Perpindahan PNS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA. Mutasi Polri merupakan pemindahan anggota Polri dari suatu jabatan ke jabatan lain atau antar daerah. id. Tutup. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah. Aturan ini sebelumnya tidak berlaku di PP 11/2017. Nah sekarang kita akan melihat peraturan manajemen PPPK di PP No. T. Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi, PNS dapat mengajukan. Referensi Persyaratan Mutasi PNS Non Dosen menjadi Dosen. mutasi atas. KEPALA SADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 341 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian. 17. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:. Mutasi PNS dalam JPT Pratama diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri. dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Promosi dan Mutasi melalui Talent Pool dan Rencana Suksesi; Mengingat : 1. Kegiatan Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan,Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Mutasi Tugas Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil Ke Kementerian Pertanian. kerja lembur dan cuti; f. yaitu Mutasi yangkompetensi, proses disesuaikan dengan kompetensi dibutuhkan Pemerintah Daerah;oleh c. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. - Mutasi PNS antar instansi ditetapkan oleh Kepala BKN - Promosi secara vertikal atau diagonal. UMUM I. Mutasi Tahun 2012 a. Seleksi Mutasi Masuk. Perlu diketahui, terdapat enam jenis mutasi PNS, yaitu: 1. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pro p insi Dj awa Barat (Berita Negara Republik Indonesia. Jangan sampai Anda pindah karena rindu kampung. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pembinaan Karier Pejabat Fungsional Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. BKN kembali menjalankan ketentuan dalam PP Nomor 11 Tahun 2019, pasal 190. Mutasi dari unit atau satuan kerja ke unit atau satuan kerja lain di dalam Kementerian; b. Perubahan aturan ini dilakukan dalam rangka menciptakan SDM pemerintahan yang lincah. Aturan baru tersebut merupakan hasil revisi dari PMK nomor 164 tahun 2015 tentang. 5 Tahun 2014. Mutasi PNS akan ditetapkan oleh menteri dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan teknis oleh kepala BKN/kepala kantor regional BKN. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dilaksanakan dengan tujuan melakukan pemerataan komposisi pegawai untuk mengefektifkan kinerja organisasi dengan memperhatikan posisi . Aturan terbaru, PP Nomor 94 Tahun 2021, mengatur disiplin masuk dan jam kerja PNS. d. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. Ditegaskan dalam peraturan ini, mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier,. Peraturan Walikota (PERWALI) NO. Proses mutasi bisa terjadi melalui dua cara, yaitu mutasi yang dilakukan atas dasar pengajuan PNS sendiri dan proses mutasi kepegawaian berdasarkan jenis-jenis mutasi. Lewat aturan. Mungkin sulit dipahami bagi kita PNS karena Peraturan BKN Nomor 5 tahun 2019 pada dasarnya ditujukan bagi pemangku kebijakan. T 25. Ketentuan terbaru ini telah diterbitkan melalui Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS. TENTANG MUTASI PEGAWAI. 6. Aturan itu ada dalam surat edaran (SE) Mendagri tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pilkada 2020. 5 TAHUN 2019 - TATA CARA PELAKSANAAN. Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 1. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. Merujuk pada ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri. Pengaturan tentang pedoman Mutasi PNS Dalam Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bertujuan: a. 8K views • 7 slides Mutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDI ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta 43. BAB II MUTASI PNS Bagian Kesatu Prinsip Pasal 2 Mutasi dengan prinsip:PNS dilakukan a. (1) Instansi Pemerintah men5rusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya. 13 Tahun 2003 pada tanggal 21 April 2003 tentang Juknis Pelaksanaan PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan tidak berlaku. huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Salah satu isi aturannya PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah bisa diberhentikan. 209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi Lieza FA 38. Aturan yang berlaku mulai Januari 2024 ini dinilai akan jauh lebih baik dibandingkan dengan aturan sebelumnya. f 2017 Tentang Manajemen PNS di lingkungan PNS pada umumnya, dan di lingkungan PNS Provinsi DKI Jakarta pada khususnya. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. yaitu Mutasi aspekkualifikasi, dapat dilakukan apabila memenuhi kualifikasi pendidikan dibutuhkan Perangkat Daerah; yang oleh b. TENTANG DATABASE PERATURAN. Peraturan Menteri ini mengatur tentangMutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar. Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pedoman Mutasi PNS. ABSTRAK: Dalam rangka tertib administrasi dalam pemenuhan formasi Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang melalui. Ada setidaknya 9 syarat yang perlu dipersiapkan. PERATURAN BARU MUTASI / PERPINDAHAN PNS MENURUT BKN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:tirto. jenis dan klasifikasi Mutasi PNS; c. Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al; 2. Surat Edaran BKN No. Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian. 3. Keputusan mutasi tersebut tertuang dalam 4 surat telegram rahasia dengan No ST/712/III/Kep. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara. TEMPO/Subekti Iklan TEMPO. mutasi atas. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI. 61 Tahun 1958, UU No. 4K views • 11 slides TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN NOPIAN ANDUSTI, S. Amanat Pasal 178 Peraturan Pemerintah (PP) No. Baca juga: Bisakah PNS Ajukan Pindah Tugas Sebelum 10 Tahun Diangkat? Jenis mutasi PNS. E. Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG. Pengkinian Data Non PNS BPJS Ketenagakerjaan Universitas Mulawarman; Pengukuran Indeks Profesionalitas (IP) ASN Universitas Mulawarman Tahun 2022. Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota dan Antar Propinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);. Sistem kerja tersebut tercantum pada Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. mutasi PNS provinsi / kabupaten / kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya 5. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. 24 Mei 2022, 19:54 | BERITA Hot News! Pembukaan Pendaftaran Resmi CPNS Dimulai Hari Ini, Rabu 30 Juni Aturan tentang mutasi PNS juga dijelaskan dalam. 58 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 ; Sistematika Pergub ini adalah sebagai berikut: 1. Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Terkait kebijakan Penilaian Prestasi Kerja tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. Syarat-Syarat Mutasi PNS. Bentuk. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi(2) Mutasi PNS dalam atau antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu perpindahan tugas bagi PNS Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional. Dilihat dari aspek prosedur, setiap instansi pemerintah terkait menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya dengan dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan. Judul. dinyataakan bahwa perencanaan kinerja dilaksanakan melalui tahapan: penyusunan SKP dan penetapan SKP. Iqbal Dwi Purnama , MNC Portal · Selasa 26 September 2023 21:20 WIB. Mutasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”). No . Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan . Bahwa prosedur dan peraturan tentang mutasi Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS itu berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 beserta aturan pelaksanaannya dan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 beserta aturan pelaksanaannya. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dia menjelaskan, di dalam UU No. Dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, menyebabkan banyak Pegawai Negeri Sipil Pusat " Pindah Instansi " menjadi Pegawai. DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU . Tujuan aturan ini adalah agar manajemen kepegawaian menjadi semakin lebih baik. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);.